DPUPRP Parigi Moutong Pasang Pal Batas Sempadan

    0
    21
    DPUPRP Parigi Moutong Pasang Pal Batas Sempadan
    Kabid Tata Ruang DPUPRP Parimo, I Wayan Sukadana

    Parigi moutong, gemasulawesi.com Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong melakukan pemasangan pal batas khusus sempadan.

    “Baik itu pal batas sempadan pantai, sungai maupun jalan diseluruh wilayah di Parigi Moutong,” ungkap Kepala Bidang Tata Ruang DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong, I Wayan Sukadana di ruang kerjanya, Senin 24 Februari 2020.

    Ia mengatakan, pemasangan pal batas sempadan pantai, sungai dan jalan itu merupakan kesepakatan pada saat dilakukannya sosialisasi terkait Perda RTRW khusus penataan ruang.

    Dengan begitu, warga Parigi Moutong dapat mengetahui batas-batas ketika mendirikan bangunan.

    Ia menegaskan, jika masih ada warga yang mendirikan bangunan melewati batas-batas sempadan akan ditertibkan.

    “Dilihat dulu pelanggarannya. Jika bangunan yang didirikan, 100 persen melanggar sempadan. Terpaksa akan ditertibkan atau dibongkar,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, batas sempadan pantai dan jalan khusus dalam Kota Parigi jaraknya 20 meter dari pasang tertinggi sesuai RDTR.

    Berbeda lagi khusus wilayah diluar Kota Parigi kata dia, jaraknya sekitar 25 meter dari pasang tertinggi yang diatur dalam RTRW.

    Namun, untuk jarak batas bangunan pada sempadan sungai harus melihat kondisi sungainya terlebih dahulu.

    Bagi sungai yang telah memiliki talud atau tanggul abrasi batas sempadannya tiga meter. Sedangkan sungai yang belum memiliki talut kata dia, harus melihat kedalaman air.

    Contohnya, jika sungai yang dimaksud memiliki kedalaman air diatas tiga meter, batas sempadannya berjarak hingga 10 meter dari pasang tertinggi.

    “Kalau sempadan sungai, jaraknya bervariasi. Makanya harus melihat kondisi sungai dulu, baru dapat ditetapkan batas sempadannya,” tuturnya.

    Sosialisasi terkait batas sempadan lanjut dia, telah disosialisasikan kepada seluruh Pemerintah Kecamatan yang melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes).

    Sehingga, diharapkan bagi Pemerintah Kecamatan dan Pemdes dapat mentransfer informasi terkait hal itu kepada masyarakatnya.

    Sejauh ini, masih ada pula warga yang belum memahami batas sempadan.

    “Ketika dilakukan penertiban, masih ada masyarakat yang menolak. Bahkan marah kepada petugas kami,” tandasnya.

    Baca juga: MoU Petani Walet Kabupaten Parigi Moutong dan PT FKS

    Laporan: Rhoy L

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here